Daftar Kelompok Praktikum Meteorologi Laut Terbaru

TRIP 1 (PSP)
Kelompok 1 = ASPEN "Gusti Ladini T"

1. Ali Akbar Zulfi
2. Dwi Kumala N
3. Alland
4. Adi N
5. Pradipta Diaz
6. Renny N
7. Intan Aldita
8. Putri Rizki
9. Eva M

Kelompok 2 = ASPEN "Indri Oktavia P"

1. Septian A
2. Yoel S
3. Wildanis R
4. Haryadian
5. Khoirul A
6. Teddy A
7. Mutia R
8. Auliya A
9. Rosalinda N 

Kelompok 3 = ASPEN "Priangga Murti"

1. Bagus M
2. Adefrian
3. Fitri K
4. Alvin M
5. Zaenal A
6. Saifudin
7. Aditya W
8. Wahyu R
9. Agistyan

TRIP 2 (PSP)
Kelompok 4 = ASPEN "Erliandi K"

1. Monica F
2. Putri K
3. Boby
4. Shiffa
5. Eko B
6. Amalia
7. Siti M
8. Syamsul A
9. Putri F
10. M Ashad F

Kelompok 9 = ASPEN "Erliandi K"

1. Angga S
2. Rostana
3. Haryas
4. Restu A
5. Chandra P
6. Tunjung
7. Herfiana Tiuriska
8. Dwi Puji
9. Rizki D

Kelompok 10 = ASPEN "Kartika B"

1. Perdiana
2. Faisal K
3. Feldi
4. Yusnadi
5. Ali R
6. S. Albert
7. Dewi S
8. Edwi R
9. Budhi

TRIP 3 (PSP)
Kelompok 3 = ASPEN "Rizki C K"

1. Leonarto
2. Purwoko
3. Ahmad Zubaedy
4. M. Ahyar
5. Chandra P
6. Tohir
7. Habibie
8. Desi Ari
9. Cecillia D

Kelompok 4 = ASPEN "Kartika B"

1. Yusuf
2. Adhi Nata
3. Karoli
4. Ibrahim
5. Badi
6. Nadia A
7. Ultania
8. Senja
9. Ika S

Kelompok 5 = ASPEN "Priangga M"

1. Bangga Beni
2. Irwan
3. Stefanus
4. Riski Muh, Din
5. Safrizal
6. Dw Rudi
7. Kunti F
8. Desca
9. Sinta A

TRIP 4 (PSP)
Kelompok 1 = ASPEN "Indri Oktavia P"

1. Imam
2. Habib
3. Prasetyo prasojo
4. Mirza
5. Ivandeni
6. Laras P
7. Merry K
8. Nisa M
9. Zulyani

Kelompok 8 = ASPEN "Fahri F"

1. Galih S
2. Ganang D
3. Daryadi
4. Bayu S
5. Gandy
6. M. Hady
7. Dyah F
8. Intan B
9. Aryani C

Kelompok 10 = ASPEN "Reyesi Lubis"

1. A. Aqsya
2. Sri Lestari
3. Dian B
4. Fauzul A
5. A. Catur
6. Isna N
7. Sansan
8. Suwarsi S
9. kukuh

[Continue reading...]

Potensi, Masalah & Solusi Perikanan Tangkap Kalimantan Barat

Sektor perikanan tangkap di propinsi Kalimantan Barat sampai saat ini masih memberikan kontribusi terbesar bagi pembangunan sektor perikanan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena :

(1) Potensi sumberdaya perikanan laut maupun perairan umum Kalimantan Barat cukup besar, (2) Penduduk Kalimantan Barat sebagian besar tinggal di daerah pesisir sehingga pada umumnya mereka memilih profesi sebagai nelayan serta (3) pengetahuan tentang pembudidayaan ikan yang dimiliki masyarakat pesisir pada umumnya masih sangat terbatas.

Melimpahnya sumberdaya ikan laut dan semakin terbukanya akses pasar bagi komoditas hasil perikanan di Propinsi Kalimantan Barat telah memberikan peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan terutama pemilik kapal.

Dan tidak terasa, sudah lebih dari dua dasa warsa perkembangan sektor perikanan tangkap memberikan andil cukup besar bagi pembangunan ekonomi propinsi Kalimantan Barat.

Sumber Daya Ikan & Daerah Perlindungan Laut

Pengelolaan sumberdaya perikanan (SDI) berbasis kawasan dan pembentukanan Daerah Perlindungan Laut (DPL) merupakan salah satu model untuk mengoptimalkan pengelolaan dengan mempertimbangkan keseimbangan berbagai aspek seperti ekologi, ekonomi dan sosial.

Model pengelolaan ini didasari bahwa setiap wilayah perairan laut mempunyai karakteristik ekologi, ekonomi dan sosial yang berbeda, oleh karena itu penanganannya juga memerlukan pendekatan yang berbeda.

Sumberdaya perikanan di perairan laut Kalimantan Barat dapat dikelompokan menjadi;

1. SDI di kawasan muara sungai.
2. SDI di perairan pantai.
3. SDI di perairan lepas pantai.
4. SDI di wilayah terumbu karang dan pulau-pulau kecil.

Di kawasan daerah perlindungan laut (DPL) ini semua nelayan dan masyarakat umum dilarang masuk dengan alasan apapun karena dikhawatirkan dapat mengganggu dan merusak habitat dan sumberdaya ikan yang hidup didalamnya.

Daerah perlindungan laut diperlukan tidak hanya untuk melindungi habitat dan berkembang biaknya sumberdaya ikan pada suatu kawasan perairan, akan tetapi secara ekonomi juga akan menjamin bahwa sumberdaya ikan hasil tangkapan nelayan berkualitas baik dengan volume yang stabil.

Dari aspek sosial keberadaan DPL akan menjamin penyerapan tenaga kerja karena gejala overfishing dapat dihindarkan dan menghindari terjadinya konflik antar nelayan karena DPL memiliki batas-batas wilayah pengelolaan yang jelas.

Masalah Ekonomi dan Permodalan

Untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan laut secara optimal dan lestari masih terdapat banyak kendala yang dihadapi, terutama menyangkut permodalan yang belum kondusif bagi investasi usaha penangkapan ikan di Kalimantan Barat.

Sistem perizinan dinilai juga kurang efisien dan cenderung mempersulit. Dalam pembangunan perikanan masa depan, orientasi kerakyatan terutama di masa tuntutan reformasi harus menjadi tumpuan dalam mencapai target.

Untuk ke arah itu, maka kegiatan perikanan rakyat seharusnya mendapatkan perhatian khusus. Pemberdayaan perikanan rakyat (nelayan) melalui dukungan kelembagaan dan permodalan merupakan solusi strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi.

Mengingat profil masyarakat nelayan Kalimantan Barat pada umumnya masih berada pada tingkat dan posisi yang memprihatinkan, maka dipandang perlu adanya program-program kemitraan yang dapat secara langsung menyentuh pada kebutuhan yang diperlukan oleh nelayan.

Oleh karena koperasi sampai saat ini belum banyak memainkan peran, termasuk rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana-dana program pemberdayaan, maka sistem kemitraan sangat diperlukan dari berbagai pihak dengan pola saling menguntungkan.

Pola Kemitraan

Salah satu pola kemitraan yang dapat dikembangkan adalah dengan sistim pola inti rakyat dimana pengusaha sebagai mitra pembina dan nelayan sebagai mitra binaan. Program kemitraan seperti ini, dipandang dapat dikembangkan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana

Selain itu pola tersebut dapat membantu modal kerja nelayan, pembinaan managemen usaha, pemasaran, adopsi teknnologi tepat guna dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang memihak pada nelayan tanpa merugikan mitra pembina.

Dalam mengembangkan program kemitraan seperti ini, pemerintah harus dapat menjadi fasilitator dengan memberikan perlindungan dan jaminan keberpihakan kepada kelompok nelayan melalui program kerjasama tersebut sehingga dapat berlangsung langgeng dan berkembang dengan baik.

Masalah pemasaran juga merupakan bagian yang sangat penting bagi usaha penangkapan ikan, berkaitan dengan sifat ikan itu sendiri yang mudah mengalami proses pembusukan (perishable food).

Untuk menjaga tingkat kesegaran ikan yang dihasilkan oleh nelayan agar sampai pada tingkat konsumen dengan kualitas mutu yang baik, maka prinsip-prinsip dasar penanganan ikan dengan mata rantai dingin (cold chain) mutlak diperlukan dengan dukungan prasarana yang memadai kepada nelayan.

Tuan Rumah di Laut Sendiri

Ada satu prinsip yang harus dipegang dalam kebijakan perikanan dan kelautan saat ini dan yang akan datang bahwa “Bagaimanapun juga nelayan Indonesia harus mampu menjadi tuan rumah di lautnya sendiri”.

Untuk mencapai hal tersebut, maka harus diupayakan mentransformasi para nelayan tradisional di Kalimantan Barat menjadi nelayan modern yang tangguh untuk memanfaatkan semua potensi sumberdaya ikan yang ada.

Selain itu dapat memainkan peran ganda dalam membantu menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai praktek ilegal yang dilakukan di laut, terutama oleh nelayan-nelayan kapal asing yang masih berseliwuran menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa dapat dihentikan.

Harapan-harapan tersebut memang tidaklah mudah tercapai dengan berbagai macam permasalahan mendasar yang masih tersimpan. Namun dengan keyakinan dan kekuatan yang digalang dari semua pihak, maka sumberdaya perikanan laut Indonesia khususnya di Kalimantan Barat dengan keanekaragaman (diversity) yang melimpah dengan jumlah stok yang sangat besar akan tetap memberi harapan dan peluang yang sangat terbuka lebar untuk mewujudkannya.

(sumber gambar : www.kompas.com)

Artikel Terkait:

1. Potensi perkebunan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur
2. Mutiara Hijau Kalimantan Barat
3. Kepiting Bakau sebagai Salah Satu Potensi Daerah Kalimantan
4. Potensi & Permasalahan Pariwisata Kalimantan Timur
5. Prospek Cerah Pengembangan Lobster Di Aceh

[Continue reading...]

TPI Karang Song Makin Berkembang

 

Sistem pembayaran tunai yang dilakukan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karang Song, membuat para nelayan suka membawa ikannya ke tempat lelang itu. Di samping, jaminan keamanan bagi para nelayan di sana sangat baik. Kondisi itu membuat TPI ini makin berkembang.

Demikian dikemukakan Manajer TPI Karang Song, Indramayu, Jawa Barat (Jabar), Rusmandi (43), di ruang kerjanya di Indramayu, akhir pekan lalu.

Selain itu, keluar masuk kapal dari mulut muara ke TPI, relatif dekat sehingga bisa ditempuh dalam waktu singkat. Karenanya, nelayan yang datang atau merapat di TPI itu tidak hanya dari Indramayu saja. Tapi, ada juga nelayan dari Jakarta dan Jawa Tengah. Semua aktivitas itu alhasil menjadikan TPI tersebut memiliki omset terbanyak di Indramayu.

Pada Desember 2009 besaran omset mencapai Rp. 11,9 miliar atau menampung ikan sekitar 1.406 ton. Kalau dirata-ratakan, hasil tangkapan per hari mencapai 45 ton. Pada Januari 2010, telah tercapai omset sebanyak sekitar Rp. 15 hingga Rp. 16 miliar.

Ada juga kategori kapal yang singgah di TPI itu. Pertama yang masuk klasifikasi besar (30 GT=gross tonase) ke atas bisa memasok omset antara Rp. 50 - Rp.80 juta. Kapal berukuran sedang antara 15 GT - 20 GT, mampu menyetor ikan senilai Rp. 20 - Rp. 40 Juta rupiah. Kapal nelayan yang berukuran relatif kecil 0 - 5 GT, hanya mampu memasok senilai Rp. 500 Ribu hingga Rp. 3 Juta.

Ia menjelaskan, untuk Raman (penjualan ikan dalam satu tahun), untuk tahun 2008 lalu mencapai Rp.153,9 miliar. Pada tahun 2009 meraup Rp. 147 miliar. Kondisi ini terjadi karena adanya fluktuasi harga.

Agar TPI ini makin berkembang, ia mengharapkan dukungan pemda setempat untuk membangun lokasi bagi pengolahan ikan asin di sekitar TPI. Kemudian memberikan permodalan untuk para bakul ikan, memperbaiki sarana jalan mulai dati depan TPI hingga kemulut muara karena rusak berat. Juga membangun landing (tempat senderan parkir kapal).(*/Budi seno)

Sumber : Suara Karya, 25 Januari 2010. Hal. 13

[Continue reading...]

LOWONGAN Jabatan Perikanan Negeri Melaka

Closing Date: 27 September 2011

Opportunities are open to graduates who are interested in aquaculture entrepreneurs as follows:

1. “Contract Farming” Programme
PROGRAM: ‘Contract Farming’ Barramundi Hatcheri Cents System / ‘Contract Farming” Hatcheri Siakap dalam Sistem CENTS
DEPARTMENT: Department of Fisheries Malaysia
LOCATION: Sempang Pantai, Merlimau Melaka
This program involves hatcheri cents barramundi fish in the system under regulatory and Company Department of Fisheries Malaysia Melaka Cell Farming Sdn. Ltd.
ELIGIBILITY REQUIREMENTS:
- Malaysian
- Aged 21 years and above
- Approval of the minimum has a certificate in aquaculture or
- An equivalent qualification
- Ability to speak, read and write in Bahasa Malaysia with good (ability in English are given priority)
ADDITIONAL REQUIREMENTS:
- Priority is given to the people of Malacca
- Have a first degree, diploma Approval is given priority
- Have experience and knowledge base in aquaculture
- Willing to work outside the office and remote areas
- Healthy body
HOW TO APPLY:
- Please submit a resume and personal background and attach supporting documents such as the relevant certificates have been confirmed.
- Applications must be sent to:

PENGARAH
JABATAN PERIKANAN NEGERI MELAKA
BATU BEREMDAM
75350 MELAKA

For further details please contact the Fisheries Office Malacca at telephone 06-3172485 (Ms. Doreen Siew Wee Leen / Mr. Mohamad Ishak)

Applications must be submitted before or on 27 September 2011 (Tuesday). Only successful applications will be called to attend an interview.

[Continue reading...]

Kapal Asing Ditangkap, Ikan Dilelang Polisi

AMBON, SABTU- Pihak Kepolisian Daerah Maluku memproses pelelangan 600 ton ikan dari empat kapal berbendera Thailand yang ditangkap di laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, 25 Agustus lalu karena melakukan pencurian ikan secar

a ilegal sehingga barang bukti tersebut tidak membusuk karena keterbatasan ruangan pendingin.

Kepala Polda Maluku Brigjen (Pol) Mudji Waluyo, di Ambon, Sabtu (18/10), mengemukakan, proses pelelangan sudah diajukan ke kejaksaan dan panitia lelang muatan KM Antasena 810, 806, dan 836 yang diamankan di Tual, Maluku Tenggara, serta KM Antasena 829 di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru.

Hasil pelelangan oleh Kantor Lelang Negara akan digunakan sebagai barang bukti untuk Berita Acara Pemeriksaan(BAP) yang dilimpahkan ke kejaksaan. Menurut Mudji, kasus pencurian ikan di perairan Maluku menjadi perhatian serius Polda setempat karena kenyataannya merugikan negara  dan Maluku.

Apalagi, penangkapan ikan memanfaatkan peralatan yang dilarang Departemen Kelautan dan Perikanan(DKP) sehingga dipastikan merusak kelestarian ekosistem lingkungan, sekaligus mengancam habitat sumberdaya hayati laut.

"Kami serius memerangi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal sehingga menjalin kerjasama dengan Mabes Polri dan Interpol untuk mengirimkan personil ke Thailand guna mengecek informasi dua dari enam kapal yang dikejar melarikan diri ke sana,"tandas Kapolda.

Dua kapal penangkap ikan yang diinformasikan kabur ke Thailand teridentifikasi yakni KM.Samudera Jaya 02 dan 07, sedangkan empat lainnya adalah Kartika 101 - 103 dan 108 serta KM. Cilaraya 02.

Maluku memiliki laut seluas  658.294,69 KM2 atau 92,4 persen dari wilayah Maluku 712.479,69 KM2 dengan 1.340 buah Pulau - garis pantai sepanjang 11,6 KM2 yang memang rawan kegiatan pencurian ikan ilegal.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2008/10/18/10012768/kapal.asing.ditangkap.ikan.dilelang.polisi

[Continue reading...]

Nelayan Pati Tuntut Menteri Perikanan Izinkan Cantrang

PATI, KOMPAS.com - Ratusan nelayan Kabupaten Pati menyatakan keresahannya terhadap ulah oknum TNI Angkatan Laut (AL), Satuan Pol Air yang nyaris setiap hari di wilayah Laut Jawa- terutama di wilayah penangkapan ikan mereka melakukan razia.

Tiga kapal penangkap ikan jenis Cantrang milik Safari, nelayan Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan satu kapal sejenis milik nelayan Rembang sampai sekarang masih ditahan di Direktorat Pol Air Jawa Timur di Surabaya.

Keresahan nelayan tersebut diungkapkan melalui unjukrasa ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, Senin (20/4). Pada saat bersamaan nelayan Rembang, Kendal, Batang, juga melakukan aksi yang sama.

Khusus di Pati, pengunjuk-rasa nyaris bentrok dengan polisi, karena pihak Dinas DKP Pati menolak pengunjuk-rasa memasuki halaman kantor dan pintu masuk dijaga ketat polisi. Terjadi saling dorong. Tiga nelayan terkena bogem mentah dan diringkus petugas, meski akhirnya dibebaskan lagi.

Pengunjukrasa yang menumpang truk dan naik motor, akhirnya meninggalkan kantor DKP, setelah tuntutan mereka melalui lima wakil nelayan disanggupi Kepala Dinas DKP Pati.Slamet Singgih Purnomo.

Tuntutan itu antara lain, dalam seminggu ke depan, Menteri Kelautan dan Perikanan, beserta Dirjen Perikanan dan Dirjen PSDKP, didampingi oleh utusan dari TNI AL, Dit Polair Mabes Polri beserta perwakilan Dirjen Perhubungan Laut, harus datang kei Semarang untuk berdialog dengan nelayan cantrang Jawa Tengah.

Dimanfaatkan

Koordinator pengunjukrasa Bambang Wicaksana yang ditemui Kompas seusai unjukrasa menyatakan, ulah oknum TNI AL.dan Polair Mabes Polri, untuk menahan kapal, melakukan pungutan liar (pungli) hingga menakut-nakuti nelayan, memanfaatkan berbagai bentuk kelemahan peraturan perundangan perikanan maupun peraturan daerah.

Di dalam peraturan memang nelayan dilarang mengoperasikian alat tangkap cantrang, karena dianggap sama dengan pukat harimau (trawl) yang mampu mengeruk aneka jenis ikan hingga sumber hayati. Padahal sebenarnya beda. Lagi pula cantrang dalam banyak hal menguntungkan nelayan, sehingga banyak nelayan yang memodifikasi, tutur Bambang Wicaksana.

Akibatnya ketika dilakukan razia, ijin operasional nelayan masih menggunakan alat tangkap/kapal purse seine dengan bobot 30 100 gross ton (GT). Selain itu juga belum banyak nelayan membeli/mengoperasikan vessel monitoring system (VMS) yang merupakan keharusan, sehingga posisi nelayan sangat lemah. Anehnya kasus itu bisa diselesaikan, meski harus dengan mengeluarkan dana puluhan juta rupiah.

"Itulah yang meresahkan nelayan sekarang ini. Termasuk adanya penutupan daerah penangkapan ikan di Laut Jawa dan Selat Makasar," tambah Bambang Wicasana.

.

Sumber :http://nasional.kompas.com/read/2009/04/20/18121887/Nelayan.Pati.Tuntut.Menteri.Perikanan.Izinkan.Cantrang.

[Continue reading...]

Hiu Perawan Virginia Lahirkan Anak

RICHMOND, JUMAT - Sebagian ikan hiu ternyata memiliki sifat partenogenesis sehingga dapat melahirkan tanpa kawin. Contohnya seekor ikan hiu yang dipelihara di Virginia Aquarium & Marine Science Center.

Seperti dilaporkan Journal of Fish Biology, Jumat (10/10), seekor anak ikan hiu yang hidup di sana dipastikan tidak memiliki jejak genetik hiu jantan. Hiu tersebut berasal dari spesies ikan hiu berpunggung garis dari laut Atlantik.

Kelahiran tersebut diketahui saat hiu betina bernama Tidbit yang dipelihara di akuarium selama 8 tahun tewas setelah menjalani perawatan selama setahun. Saat dilakukan nekropsi (otopsi), para peneliti kaget karena di dalam perut ikan sepanjang 1,5 meter dan berat 47 kilogram itu ditemukan bayi hiu sepanjang 25 centimeter. Lebih mengagetkan karena tidak ada hiu jantan di akuarium tersebut.

Ini merupakan laporan kedua peristiwa reproduksi aseksual pada ikan hiu. Ikan hiu baru diketahui memiliki sifat partenogenesis dari seekor anak hiu kepala martil yang lahir di Kebun Binatang Omaha, Nebraska.

"Kemungkinan partenogenesis biasa pada ikan hiu jika populasinya turun begitu rendah sehingga ikan hiu betina kesulitan mencari pasangan," ujar Mahmood Shivij, ilmuwan dari Guy Harvey Research Institute, Universitas Florida.

Dengan perkawinan biasa, seekor induk ikan hiu dapat melahirkan lusinan keturunan. Namun, dengan partenogenesis hanya melahirkan satu ekor anak.

Selain ikan hiu, pertenogenesis ditemukan pada amfibi, reptil, dan burung. Namun, reproduksi aseksual ini lebih banyak ditemui pada hewan-hewan tak bertulang belakang. 

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2008/10/10/19135825/Hiu.Perawan.Virginia.Lahirkan.Anak

[Continue reading...]

Penangkapan Ikan Demersal Tetap Dibatasi

SEMARANG, KOMPAS.com - Departemen Kelautan dan Perikanan memutuskan untuk tetap membatasi penangkapan ikan demersal dengan menggunakan alat tangkap cantrang. Hal ini untuk mencegah penurunan stok kelimpahan ikan demersal, terutama di perairan Jawa.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Ali Supardan, Jumat (24/4), mengatakan hal tersebut seusai be

rdialog dengan perwakilan nelayan pesisir utara Jawa Tengah di Balai Besar Pengembang an Penangkapan Ikan Semarang, Jawa Tengah, Jumat (24/4).

Dialog tersebut untuk menampung tuntutan ratusan nelayan di pesisir utara Jawa Tengah yang meminta pemerintah untuk mengizinkan mereka menangkap ikan dengan cantrang. Pasalnya, penghasilan nelayan m enjadi turun setelah pemerintah melarang penggunaan cantrang.

Ikan demersal merupakan jenis ikan yang sebagian besar siklus kehidupannya berada di dekat dasar perairan. Ikan jenis ini biasanya ditangkap dengan cantrang, trawl, trammel net, rawai dasar, dan jaring klitik.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap DKP hanya memberikan toleransi kepada 400 kapal nelayan di Jawa Tengah yang berbobot di bawah 30 gross ton (GT) untuk menggunakan alat tangkap cantrang.

"Untuk kapal yang berbobot di atas 30 GT tetap tidak diperbolehkan menangkap dengan cantrang. Ini karena pengguna cantrang sudah padat," ujar Ali.

Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Jateng, jumlah produksi hasil tangkapan ikan demersal di Jateng pada tahun 2007 sebesar 24.667,3 ton menurun dibandingkan produksi tahun 2004 yang mencapai 28.399,4 ton. Penurunan produksi tersebut berbanding terbalik dengan bertambahnya alat tangkap cantrang dari 3.209 unit di tahun 2004 menjadi 5.100 unit di tahun 2007.

"Bagi kapal yang berbobot di atas 30 GT, diberi toleransi hingga masa izinnya habis dan kemudian diwajibkan menggantinya dengan alat penangkap ikan yang lain," kata Ali. Pelarangan penggunaan cantrang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jateng Sulakso mengimbau kepada nelayan yang menggunakan kapal berbobot di atas 30 ton untuk segera mengganti alat tangkap ikan sesuai dengan hasil kesepakatan. "Nelayan bisa beralih menggunakan alat tangkap lain seperti purse-sein," ucapnya.

Sumber :http://nasional.kompas.com/read/2009/04/24/19365479/penangkapan.ikan.demersal.tetap.dibatasi.

[Continue reading...]

Paus Sering Mampir ke Gunung Kidul

YOGYAKARTA, SABTU - Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa menyimpan sejumlah potensi wisata pantai. Setelah Pantai Baron, Krakal, dan Kukup, mulai populer, ada satu pantai lagi yang keindahannya masih tersembunyi. Pantai Panggang namanya. Pantai ini memiliki keindahan panorama laut berupa palung yang airnya jernih sehingga satwa laut terlihat jelas

.
   
"Palung laut setempat sering menjadi tempat singgah ikan besar seperti hiu tutul, paus maupun lumba-lumba. Namun, untuk menikmati keindahan di dalam laut itu harus dilihat dari tebing curam setinggi 100 meter dari dasar pantai," kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) DIY Bambang Wibowo di Yogyakarta, Jumat (19/9).
   
Menurut dia, kawasan tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh tim KTNA DIY yang sedang membina para nelayan kawasan pantai Panggang, Gunungkidul.  Mereka mengatakan di kawasan laut setempat sering dijadikan tempat pertemuan ikan-ikan besar.
   
"Para pemancing tradisional yang sering memancing dari tebing itu juga sering melihat sejumlah ikan besar berkumpul di kawasan laut tersebut," katanya.
   
Karena itu, menurut dia, apabila kawasan laut setempat dijadikan obyek wisata, diyakini akan disukai wisatawan.
   
Ia mengatakan kawasan laut dengan panorama seperti itu diyakini merupakan satu-satunya di sepanjang pantai selatan DIY. "Sehingga  jika dibangun sarana dan prasaran wisata, kawasan tersebut bisa dimasukkan ke daftar wisata minat khusus," katanya.
   
Menurut dia, sayangnya guna menuju kawasan itu tidak mudah, dan untuk bisa melihat satwa laut harus dari atas tebing yang cukup tinggi. 

Sumber :http://nasional.kompas.com/read/2008/09/20/07563150/Ikan.Paus.Sering.Mampir.ke.Gunung.Kidul

[Continue reading...]

Teknologi Minim, Penangkapan Ikan Tak Maksimal

BANTUL, RABU - Masih rendahnya pengetahuan dan penerapan teknologi, membuat penangkapan ikan di perairan Indonesia tak maksimal. Padahal, stok ikannya sangat melimpah. Kekayaan ikan di perairan nusantara itu justru banyak dicuri oleh nelayan asing.

Hal itu disampaikan Bupati Bantul Idham Samawi, saat melepas 68 siswa SMK I Sanden, yang akan mengikuti kerja praktik di kap

al penangkap ikan. "Bila teknologi bisa kita kuasai, potensi kekayaan laut akan tergarap maksimal. Sebagai Kabupaten yang memiliki wilayah laut, Bantul juga harus menguasai teknologi tersebut, " katanya, Rabu (26/11).

Salah satu cara untuk mengembangkan teknologi penangkapan ikan adalah dengan mencetak sumber daya manusia yang memadai. Bantul sudah memiliki SMK yang secara khusus menggeluti bidang kelautan. Makanya harus didorong, apalagi jurusan ini juga menjanjikan lapangan pekerjaan, katanya.

Idham berharap kehadiran SMK I Sanden bisa mencetak nelayan-nelayan handal, yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Bantul. Dengan profesionalitas dan teknologi modern, para taruna dan taruni seharusnya bisa mengelola kekayaan laut di wilayah pesisir Selatan lebih maksimal.

Menurut Kepala Sekolah SMK I Sanden, Ahmad Fuadi peserta kerja praktek akan disebar ke beberapa wilayah. Sebanyak 15 siswa jurusan Nautika Penangkap akan dikirim ke wilayah Pulau Bali, 36 siswa lainnya ke Juwana Pati. Selain itu masih ada 17 taruni jurusan Teknologi Perikanan yang akan dikirim ke Cirebon. Seluruh peserta berasal dari kelas XI.

Mereka akan berada di laut selama 3-6 bulan. Hal itu tergantung dengan kondisi cuaca dan persediaan ikan. "Bila cuacanya bagus, mereka bisa lebih cepat selesai, " katanya.

Selama mengikuti kerja praktek, para taruna dan taruni akan diperlakukan sebagai pekerja biasa sehingga mendapatkan hak upah. Namun demikian, para siswa diingatkan untuk tidak terobsesi pada upah tersebut. "Yang terpenting adalah mendapatkan ilmunya bukan upahnya," ujarnya.

Sumber :http://nasional.kompas.com/read/2008/11/26/17492337/teknologi.minim.penangkapan.ikan.tak.maksimal

[Continue reading...]

Ruwetnya Menangani Penangkapan Ikan Ilegal

Penangkapan ikan ilegal telah menjadi momok yang meresahkan bagi Indonesia selama bertahun-tahun. Kegiatan itu bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan. Namun, upaya penanganan penangkapan ikan ilegal hingga kini masih diwarnai sejumlah hambatan.

Kendala itu tidak hanya dirasakan Indonesia, melainkan juga negara-negara kawasan ASEAN dan sekitarnya.

Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso mengatakan, Indonesia sebagai negara perairan terbesar di Asia Tenggara paling banyak dirugikan akibat kegiatan penangkapan ikan ilegal.

”Indonesia dihadapkan pada dua persoalan mendasar. Wilayah perairan kita banyak dicuri sehingga produktivitas perikanan terus merosot. Namun, beberapa nelayan kita juga mencuri di perairan negara lain, seperti Australia,” papar Aji.

Beberapa kawasan perairan Indonesia yang rawan terhadap pencurian ikan antara lain Laut Arafura, perairan Natuna, dan perairan utara Sulawesi Utara. Kapal-kapal asing yang melanggar itu sebagian besar merupakan kapal asal China, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Kapal ikan ilegal yang ditangkap tahun lalu sebanyak 184 dari 2.207 kapal ikan yang diperiksa. Dari jumlah kapal yang ditangkap itu, 89 kapal di antaranya berbendera asing, sedangkan 95 kapal berbendera Indonesia. Kerugian negara yang dapat diselamatkan mencapai Rp 439,6 miliar.

Penangkapan ikan ilegal itu tidak hanya merugikan perekonomian, melainkan juga mengancam kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan. Selain itu, kapal ikan asing yang ilegal ikut memanfaatkan subsidi bahan bakar minyak dan membayar pungutan perikanan dengan tarif kapal Indonesia.

Pengawasan perairan

Data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mengasumsikan, volume penangkapan ikan ilegal mencapai seperempat dari jumlah total penangkapan ikan dunia.

Sejak 2007, Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Australia untuk kegiatan pengawasan perairan. Operasi pengawasan dilakukan di Laut Arafura dengan menggunakan kapal Hiu Macan.

Meski pemerintah telah mendorong peningkatan pengawasan perairan dan penangkapan kapal ikan ilegal, hal itu tetap belum mampu mengimbangi maraknya laju pencurian ikan.

Setiap tahun kapal yang diduga mencuri ikan mencapai 1.000 kapal, dengan asumsi kerugian mencapai Rp 30 triliun.

Manajer Northern International Fisheries Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry Australia, Peter Cassells, mengatakan, pencurian ikan lebih banyak dilakukan kapal-kapal besar ketimbang kapal nelayan tradisional. Karena itu, diperlukan pencegahan sejak proses perizinan, dan penegakan hukum secara optimal.

Sekretaris Dirjen P2SDKP Purwanto menyebutkan, ada dua modus pelanggaran yang kerap digunakan kapal ikan asing ilegal di perairan Indonesia, yaitu menggunakan kapal berbendera asing dengan memalsukan dokumen perizinan.

Cara lainnya, mengganti bendera asal negara dengan bendera Indonesia guna mengelabui petugas. Karena itu diperlukan kerja sama lintas negara dalam mengatasi persoalan penangkapan ikan ilegal.

Sejumlah 11 negara ASEAN dan sekitarnya, meliputi Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, Papua Niugini, Vietnam, dan Timor Leste, sebenarnya telah merintis konsep bersama (Regional Plan of Action/RPOA) untuk penangkapan ikan yang bertanggung jawab, termasuk memberantas pencurian ikan di tingkat regional.

Dalam rumusan RPOA itu disepakati upaya kolektif untuk mengawasi perairan dan mencegah penangkapan ikan ilegal. Salah satu butir implementasi RPOA adalah peningkatan pengawasan perikanan atau monitoring control and surveillance (MSC).

Kontribusi yang disepakati setiap negara dalam menerapkan MSC antara lain bertukar informasi tentang kapal-kapal ilegal, data, serta dukungan teknologi antarnegara.

Selain itu, tindak lanjut pengawasan di tingkat regional melalui kerja sama bilateral dan subregional. Namun, belakangan muncul pesimisme terhadap keberhasilan program tersebut.

Dalam pertemuan keempat mengenai implementasi RPOA di Nusa Dua, Bali, Selasa (4/3), beberapa negara menyatakan masih sulit untuk menerapkan MSC. Delegasi Kamboja untuk Administrasi Perikanan, Pich Sereywath, mengatakan, pihaknya kesulitan menyelenggarakan manajemen perikanan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat.

Mereka juga kesulitan dalam melakukan pengawasan internal terhadap penangkapan ikan ilegal karena membutuhkan biaya tinggi. Selain itu, hambatan birokrasi. ”Tidak mungkin gagasan RPOA itu diterapkan sepenuhnya, apalagi masih sulit mengakses data dari negara lain,” ujar Sereywath.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2008/03/05/01585680

[Continue reading...]

Ilmuwan Desak Larangan Penangkapan Ikan Hiu Atlantik

JAKARTA, KAMIS - Sejumlah ilmuwan kelautan dunia mendesak diberlakukannya larangan penangkapan delapan spesies ikan hiu Samudra Atlantik dan menetapkan batas ketat bagi penangkapan dua spesies lainnya. Hal tersebut dalam upaya mencegah kemerosotan populasi hewan tersebut karena kesepuluh spesies ikan hiu Atlantik menghadapi resiko serius penangkapan secara berlebihan.

"Ikan hiu sangat rentan terhadap penangkapan ikan secara berlebihan karena mereka berkembang biak dan tumbuh dewasa dengan lamban, sehingga saat ini perlu pembatasan internasional bagi penangkapan ikan hiu," demikian

desakan tersebut seperti dilansir organisasi nir-laba Lenfest Ocean Program. Pernyataan tersebut merupakan hasil pertemuan para ahli ikan hiu untuk mempelajari masalah kehidupan hayati maritim.

Colin Simpfendorfer dari James Cook University, Australia yang memimpin tim ilmuwan tersebut mengatakan spesies-spesies ikan hiu di seluruh dunia tengah mengalami kemerosotan. Sebagian kerena spesies-spesies tersebut tertangkap di jalur panjang penangkapan ikan yang ditujukan untuk menangkap ikan tuna dan ikan todak.

"Hasil kami memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa ada keperluan sangat mendesak untuk melakukan tindakan pengelolaan guna mencegah penurunan populasi ikan hiu dan memelihara fungsi ekosistem," ujarnya. Apalagi saat jumlah ikan sasaran tradisional seperti tuna dan ikan todak berkurang, tuntutan akan daging dan sirip ikan hiu meningkat.

Ikan hiu termasuk hewan yang memiliki daya jelajah tinggi sehingga menghitung sisa populasi termasuk sulit. Para ahli ikan hiu dari Australia, Belgia, Kroasia, Afrika Selatan dan Amerika Serikat menggunakan data yang tersedia mengenai populasi ikan hiu serta analisis resiko untuk memperkirakan spesies mana yang menghadapi resiko paling besar.

"Ada banyak ikan di samudra, tapi ikan hiu berbeda karena mereka tak mempunyai terlalu banyak bayi setiap tahun sehingga mereka berkembang-biak jauh lebih lamban," kata Charlotte Hudson dari Lenfest Program. Oleh karena itu, ketika ikan hiu dewasa dibunuh, populasinya dengan sangat cepat akan berkurang.

Kelompok itu menyarankan larangan penangkapan ikan hiu jenis bideye thresher, longfin mako, oceanic whitetip, porbeagle, common thresher, silky, smooth hammerhead, dan crocodile. Mereka mendesak pembatasan ketat penangkapan ikan hiu blue dan shortfin mako. Saran mereka ditujukan kepada International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), yang akan melakukan pertemuan di Marokko, 17-24 November mendatang. ICCAT kebanyakan menangani populasi ikan tuna, tapi pencinta lingkungan hidup dan ilmuwan memandang organisasi itu sebagai satu-satunya badan yang dapat memberlakukan pembatasan luas di Atlantik untuk mengambil ikan hiu di dalam alat penangkap ikan tuna.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2008/10/30/22232222/ilmuwan.desak.larangan.penangkapan.ikan.hiu.atlantik

[Continue reading...]

Aturan Pengendalian Impor Perikanan Tersendat

JAKARTA, SELASA - Aturan pengendalian impor produk perikanan hingga kini belum rampung. Akibatnya, keran impor terbuka luas dan menyebabkan produk-produk perikanan yang masuk ke Indonesia rawan tercemar residu, antibiotik, dan mutunya rendah.

Direktur Perdagangan Luar Negeri Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Saut Hutagalung di Jakarta, Selasa (5/8), mengemukakan, aturan tentang pengendalian impor produk perikanan yang semula ditargetkan berlaku mulai Juli hingga kini belum rampung disusun. Draft aturan pengendalian impor membutuhkan koordinasi dengan Departemen Perdagangan dan Kantor Bea dan Cukai, namun koordinasi lintas departemen itu tersendat-sendat.  

"Pengendalian impor perikanan sangat diperlukan untuk menjaga keamanan pangan produk yang masuk ke Indonesia dan melindungi pasar dalam negeri," ujar Saut.

Produk impor perikanan yang masuk ke Indonesia menunjukkan tren meningkat. Total volume impor perikanan pada 2007 sebesar 120.000 ton dengan nilai impor mencapai 160 juta dollar AS, atau naik lima persen dibandingkan 2006. Beberapa produk yang rutin diimpor meliputi induk udang, ikan salmon, patin, tuna, dan tepung ikan.

Sumber :http://nasional.kompas.com/read/2008/08/05/18523044/aturan.pengendalian.impor.perikanan.tersendat

[Continue reading...]

Jamin Produk Perikanan

BEIJING, SELASA - Pejabat dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Administrasi Umum Pengawasan Kualitas, Inspeksi dan Karantina (AQSIQ) China menandatangani naskah kerja sama produk perikanan mengenai jaminan keamanan dan keselamatan dalam ekspor dan impor.
   
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Martani Huseini dengan Direktur Jenderal Keamanan Pangan AQSIQ China Yu Tawei yang disaksikan oleh Wakil Kepala Perwakilan RI China Mohamad Oemar serta para pejabat dari DKP dan AQSIQ, di Beijing, Selasa (11/11).
   
"Kerja sama ini memiliki arti penting bagi kedua negara sehingga produk perikanan dari kedua negara dapat terhindar dari adanya saling penolakan karena alasan tidak memenuhi keamanan dan standardisasi," kata Huseini.
   
Menurutnya, kerja sama ini juga bertujuan memperkuat kerja sama bilateral kedua negara bidang ekspor dan impor produk perikanan, seperti ikan segar, rumput laut, dan produk perikanan lainnya sehingga bisa lebih menjamin keamanan pangan ikan bagi konsumen di kedua negara.
   
Ia mengatakan, kerja sama ini sangat penting mengingat adanya kasus penolakan produk perikanan Indonesia di China beberapa bulan lalu membuat perdagangan produk tersebut menjadi ikut terganggu. "Diharapkan dengan adanya kerja sama ini masing-masing negara bisa saling mengawasi. Indonesia mengawasi produk perikanan impor asal China  dan sebaliknya China juga mengawasi produk perikanan impor asal Indonesia dengan alasan untuk menjaga keselamatan konsumen," katanya.
   
Tawei mengatakan kerja sama ini membuktikan bahwa Indonesia dengan China memiliki kemauan untuk memajukan perdagangan produk perikanan  yang selama ini telah berjalan dengan baik.
   
Ia mengakui keselamatan dan keamanan produk perikanan memang menjadi masalah yang sensitif dan penting bagi China termasuk tentunya di Indonesia, sehingga kerjasama ini memiliki arti penting.
   
"Kami berharap agar bentuk-bentuk kerja sama serupa tidak saja berlaku untuk produk perikanan tapi juga untuk produk pangan lainnya di antara kedua negara," kata Tawei.
   
Sesuai perjanjian itu, kedua negara juga akan melakukan pertukaran teknis mengenai metode pengujian laboratorium dan pengalaman bidang manajemen yang dilakukan melalui kunjungan para pejabat berbagai tingkatan dan pakar, juga akan bekerja sama bidang penelitian mengenai upaya meningkatkan kualitas produk-produk perikanan.
   
Melalui kesepakatan ini, eksportir kedua negara diharuskan melakukan pengujian secara ketat terhadap produk yang akan diekspor dan mendapat sertifikat dari lembaga yang berwenang dan produk yang akan diekspor juga harus memenuhi semua persyaratan keamanan dan kesehatan seperti yang diatur dalam peraturan dan standar kedua negara.
    
Apabila ditemukan produk perikanan yang bermasalah, importir berhak menghentikan sementara impor produk dari unit pengolahan ikan di negara pengekspor yang bermasalah dan dapat dibuka kembali setelah permasalahan diselesaikan melalui konsultasi bersama.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2008/11/11/16475133/jamin.produk.perikanan.

[Continue reading...]

Ekspor Perikanan ke AS Belum Terpengaruh Krisis

DENPASAR, JUMAT - Ekspor komoditas perikanan Indonesia ke Amerika Serikat sekarang belum begitu besar pengaruh akibat krisis keuangan yang melanda negara itu. Namun, ke depan tidak tertutup kemungkinan terkena imbasnya.   

"Berbagai upaya dilakukkan agar produksi bidang perikanan tetap dapat dipasarkan, tanpa menimbulkan kerugian pada nelayan," kata

Dirjen Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan Dr Ir Made L Nurdjana di Denpasar, Jumat (10/10).

Selesai mengadakan pertemuan dengan jajaran Dinas Perikanan kabupaten/kota se-Bali yang dipimpin Kepala Dinas Perikanan Provinsi Bali Ir Gusti Putu Nuriartha, ia mengatakan, ekspor komoditas perikanan ke Amerika Serikat berdasarkan kontrak dan kerja sama.

Ia mengatakan, realisasi ekspor sekarang masih didasarkan atas kontrak yang telah ditandatangani pengusaha setahun yang lalu. "Jika kesulitan keuangan AS itu tetap berlangsung hingga tahun depan, tentu akan berpengaruh terhadap ekspor hasil perikanan Indonesia," ujar Dirjen Nurjana.

Ia mencontohkan, ekspor udang Indonesia setiap tahunnya mencapai 100.000 ton, 50 ton di antaranya ke pasaran AS. "Berbagai upaya dan strategi dilakukan agar petani udang Indonesia tidak merugi dan tetap bisa berproduksi," kata Dirjen Nurdjana.

Upaya tersebut antara lain mencari pasaran ke negara baru di luar AS, di samping memanfaatkan pasaran dalam negeri. Udang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia tidak perlu kualitas satu dengan harga Rp 40.000 per kilogram, tetapi cukup kualitas dua atau tiga dengan harga Rp 20.000 per kilogram.

Petani untuk menghasilkan udang kualitas satu membutuhkan pemeliharan selama empat hingga lima bulan, sementara untuk kualitas dua atau tiga hanya perlu pemeliharaan selama dua bulan. Dengan mempercepat waktu pemeliharaan, petani bisa memanen udangnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, harganya separuh dari harga ekspor, namun petani tetap untung. Berbagai upaya yang menguntungkan petani ikan itulah yang diterapkan dalam mengantisipasi kesulitan ekonomi AS.

Sumber :http://www.kompas.com/lipsus112009/kpkread/2008/10/10/14135258/Ekspor.Perikanan.ke.AS.Belum.Terpengaruh.Krisis

[Continue reading...]

BI: Sektor Perikanan Menakutkan

Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Rochadi mengakui, selama ini ada anggapan perbankan bahwa penyaluran pembiayaan ke sektor perikanan menakutkan.
  "Memang sektor ini (perikanan) menakutkan bagi perbankan. Nah, bagaimana agar

keluar dari masalah ini, m

aka kita akan bicara dengan semua pihak agar menaikkan

porsi kredit ke sektor ini serta menurunkan NPL (nonperforming loan/kredit
bermasalah)," kata Budi pada paparan pers workshop dunia usaha sektor perikanan di
Gedung BI Jakarta, Kamis (22/4/2010)

Per Desember 2009, porsi kredit ke sektor perikanan hanya sekitar Rp 3,34 triliun atau tumbuh 0,23 persen dari total kredit perbankan nasional sekitar Rp 1.700-an triliun, dengan NPL 11,76 persen. "Kita harapkan ke depan sektor kelautan dan perikanan mendapat tempat," katanya.

Menurut dia, BI akan mendorong perbankan memberikan porsi kredit yang lebih banyak ke sektor perikanan. Sejumlah hal akan dilakukan, misalnya dengan mempertemukan pihak terkait, seperti  kalangan perguruan tinggi, pelaku usaha, dan perbankan.

"Dengan kerja sama ini, nanti dibentuk tim untuk merumuskan dan menaikkan peran perbankan di sektor perikanan ini. Kita sadarkan banknya. Kita pertemukan dengan
pengusahanya. Maka, ini akan mendorong mereka memberikan kredit ke sektor ini," kata
Budi.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikana Fadel Muhammad mengaku tersentak mengetahui porsi kredit perbankan ke sektor perikanan hanyak 0,23 persen. "Kita tersetak, duit yang disalurkan perbankan ribuan triliun rupiah ke berbagai
sektor, tapi ke sektor perikanan hanya sekitar Rp 3 triliunan," katanya.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2010/04/22/16060420/BI.Sektor.Perikanan.Menakutkan

[Continue reading...]

Perikanan Terkendala Infrastruktur Buruk

JAKARTA, JUMAT - Tidak adanya dukungan infrastruktur memadai di daerah potensial sumber daya ikan (SDI) memperburuk iklim investasi di sektor tersebut.
    
"Selama ini yang menjadi salah satu problem investasi di sektor perikanan belum tersedianya infrastruktur, ataupun dukungan prasarana bagi investor, khususnya di daerah yang memang memiliki potensi perikanan," kata Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB, Arif Satria, saat dihubungi di Bogor, Jumat (23/1).
    
Menurut Arif, kebanyakan lokasi yang cocok untuk mengembangkan usaha di sektor perikanan memang berada di daerah, yang kebetula

n belum memiliki infrastruktur dan prasarana yang memadai.
    
Untuk itu, dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB  ini mengatakan, investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor perikanan harus mengeluarkan dana cukup besar. Karena, selain membangun industri, investor harus membangun atau memperbaiki prasarana lain seperti listrik, air, akses jalan, ketersediaan BBM, maupun irigasi untuk budidaya.
    
Ia mencontohkan kurangnya dukungan prasarana dapat dilihat dari belum adanya sistem irigasi yang baik untuk perikanan budidaya. Padahal, menurut dia, pemerintah dapat mengintegrasikan irigasi pertanian dengan perikanan budidaya.
    
"Irigasi untuk perikanan budidaya belum ada, selama ini kan hanya untuk pertanian. Seharusnya sekarang itu bisa disinergikan," ujar Arif.
    
Pada Refleksi 2008 dan Outlook 2009 Pembangunan Kelautan dan Perikanan, tercatat target investasi sektor perikanan tahun 2008 mencapai Rp 7 triliun, tetapi realisasinya hanya mencapai Rp 2,58 triliun.

Sumber :http://www.kompas.com/lipsus052009/antasariread/2009/01/23/11525886/Perikanan.Terkendala.Infrastruktur.Buruk..

[Continue reading...]

Sektor Perikanan Perlu Insentif Fiskal

AKARTA, SELASA — Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mengharapkan Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal terhadap sektor perikanan.
    
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) DKP Martani Huseini di Jakarta, Selasa (6/1), mengatakan, insentif fiskal tersebut di antaranya berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan baku pakan dan pengolahan. "Untuk sarana dan prasarana, kami akan usulkan adanya bebas PPN," katanya di sela penyampaian Ketahanan Produk Perikanan Menghadapi Krisis Global.
     
Martani mengatakan, pembebasan PPN tersebut misalnya diberikan untuk impor mesin-mesin industri pengolahan ikan, selain itu juga bagi bahan baku pakan ikan.
    
Selain insentif fiskal, tambahnya, sejumlah stimulus yang dibutuhkan untuk peningkatan sektor perikanan yakni penguatan modal usaha nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan.
     
Peningkatan sarana dan prasarana budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta peningkatan kemampuan pengawasan dalam rangka pemberantasan ilegal fishing.   
   
Hal senada dikatakan Dirjen Perikanan Budidaya Made L Nurjana bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada pembebasan PPN untuk bahan baku pakan ikan sehingga bisa menekan harga pakan. "Kami minta agar PPN untuk bahan baku pakan ikan bisa dihapuskan," katanya.
     
Sementara itu, di lain pihak, DKP juga akan menerapkan kebijakan untuk menurunkan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang selama ini diterapkan bagi usaha penangkapan ikan.
    
"Kami justru akan menurunkan PHP untuk perikanan tangkap," kata Dirjen Perikanan Tangkap Ali Supardan menanggapi rencana Dirjen Pajak Departemen Keuangan yang akan mengenakan PPN untuk produk primer.
    
Menurut dia, kebijakan tersebut akan dilakukan dengan menurunkan tingkat produktivitas di daerah-daerah yang produktivitas hasil tangkapannya saat ini sudah merosot. 

  

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2009/01/06/19184479/sektor.perikanan.perlu.insentif.fiskal.

 

[Continue reading...]

Pasar Perikanan Indonesia di AS Naik

JAKARTA,SELASA - Pangsa pasar perikanan Indonesia di Amerika Serikat (AS) pada kuartal pertama tahun ini mencapai 8,4 persen atau meningkat 1,9 persen jika dibandingkan dengan kuartal pertama 2007 yang sebesar 6,5 persen. "Ekspor produk perikanan Indonesia ke Amerika untuk Januari hingga Maret 2008 naik 27,8 persen dari 206,8 juta dollar AS di periode yang sama tahun 2007 menjadi 264,3 juta dollar AS dengan pangsa pasar naik dari 6,5 persen menjadi 8,4 persen," kata Direktur Perdagangan Luar Negeri Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Saut P Hutagalung, seperti dikutip Antara, di Jakarta, Selasa (27/5).

Menurut dia, kenaikan ekspor tertinggi terjadi pada udang yang naik 57,7 persen, dari 94,2 juta dollar AS menjadi 148,7 juta dollar AS. Untuk tuna naik sebesar 20,4 persen dari 32,2 juta dollar AS menjadi 38,8 juta dollar AS. "Sedangkan ekspor produk lain seperti fillet ikan mencapai 39,5 juta dollar AS, ikan beku mencapai 7,3 juta dollar AS, dan ikan kering atau dried fish mencapai 4,4 juta dollar AS," katanya.

Dia mengatakan, ekspor perikanan Indonesia ke AS sendiri pada  2007 mencapai 690,3 juta dolar AS. Sedangkan total realisasi ekspor nasional saat itu mencapai 2,3 miliar dollar AS.  "Total target ekspor perikanan tahun 2008 sendiri sebesar 2,6 miliar dollar AS," ujar Saut. 

Untuk itulah, menurut dia, perlunya meningkatkan daya saing produk dengan meningkatkan mutu agar sesuai dengan standar mutu keamanan pangan. Dari sisi harga, semua lini dalam proses produksi hingga pemasaran dan distribusi bahkan pada pra produksi harus meningkatkan efisiensi. "Dengan kemitraan antara pemerintah dan nelayan, pembudidaya, unit pengolahan ikan akan semakin menjaga agar ketaatan terhadap standar mutu keamanan pangan yang diminta pasar dapat dipenuhi," katanya.

[Continue reading...]

Ilmuwan Jepang Ciptakan Otak Transparan

KOMPAS.com - Ilmuwan Jepang berhasil menciptakan otak transparan. Dengan menggunakan larutan bernama Sca le, ilmuwan itu megubah otak putih tikus yang semula berwarna keruh menjadi sebening kristal. Otak transparan yang diciptakan bisa membantu ilmuwan melihat penanda fluorescent yang disisipkan pada tikus putih. Medical imaging memasuki era baru dengan penciptaan otak transparan ini.

"Penelitian kami saat ini memang fokus pada otak tikus, namun aplikasinya tak terbatas pada tikus maupun otak," kata Atsushi Miyawaki, peneliti RIKEN Brain Institute Jepang yang menciptakan otak transparan ini. "Kami bisa mengembangkan pemakaian Sca le untuk organ lain seperti jantung, otot dan ginjal serta pada jaringan dari primata dan sampel biopsi manusia," lanjut Miyawaki seperti dikutip National Geographic, Jumat (2/9/2011).

Sca le merupakan larutan yang terbuat dari bahan yang relatif sederhana. Komposisinya adalah urea (senyawa utama pada urin), gliserol (senyawa yang juga terdapat pada sabun) dan deterjen yang disebut Triton X. Untuk membuat otak transparan, organ otak direndam selama 2 minggu dalam larutan ini.

Tak seperti larutan lain yang juga digunakan untuk membantu melihat otak, Sca le tak menghilangkan penanda fluorescent. Selama ini, penanda fluorescent dipakai untuk membantu fluorescent imaging. Teknik fluorescent imaging sendiri digunakan untuk memetakan arsitektur otak, mulai jaringan saraf, pembuluh darah dan struktur lain.

Otak transparan yang diciptakan bisa membantu pemetaan arsitektur otak. Lebih luasnya, organ transparan bisa membantu pencitraan awal sebelum melakukan pencitraan yang lebih mahal seperti CT Scan dan MRI. Aplikasi untuk penanganan penyakit, dokter bisa menganalisa apakah perawatan yang diberikan benar-benar berdampak pada organ target. Ini hal yang belum bisa dilakukan sebelumnya dalam dunia medis.

Meski banyak manfaatnya, larutan Sca le tidak akan digunakan segera secara luas. Miyawaki mengatakan, Sca le saat ini masih terlalu toksik untuk digunakan. "Saat ini kami sedang mencari kandidat reagen lain yang memungkinkan kita mempelajari jaringan hidup dengan cara yang sama dengan transparansi yang lebih rendah," jelas Miyawaki. Penemuan Miyawaki dipublikasikan di Jurnal Nature Neuroscience, Selasa (30/9/2011) lalu.

[Continue reading...]

Seekor Ikan Tuna Dihargai Rp 3,5 Miliar

TOKYO, KOMPAS.com — Seekor ikan tuna sirip biru raksasa terjual seharga 396.000 dollar AS atau sekitar Rp 3,5 miliar pada pelelangan pertama tahun ini di pasar ikan terbesar dunia di Tokyo, Rabu (5/1/2011), pa

da penawaran subuh.

Ikan seberat 342 kg itu tertangkap di sekitar pulau sebelah utara Jepang, Hokkaido, ditawar hingga 32,49 juta yen (396.000 dollar), kata seorang petugas di pasar ikan Tsukiji. Nilai itu adalah tawaran tertinggi, lebih besar dari rekor sebelumnya senilai 20,02 juta yen yang juga dibayarkan untuk ikan tuna sirip biru pada tahun 2001, kata seorang petugas.

Sashimi, jenis makanan dari ikan mentah dari ikan raksasa tersebut, diperkirakan akan dijual hingga 3.450 yen sebagai harga awal, tulis media setempat. Ikan tersebut dibeli oleh pemilik restoran sushi dari Jepang dan Hongkong yang juga membuat tawaran bersama untuk ikan tuna sirip biru lain pada lelang pertama tahun lalu di Tsukiji, pasar ikan seluas lebih dari 40 lapangan sepak bola.

"Saya merasa lega," kata pemilik restoran asal Hongkong kepada wartawan di pasar itu, tempat total 538 ikan tuna sirip biru juga terjual dengan harga tinggi dalam lelang subuh tersebut. "Ikan tuna itu bagus," katanya. "Harga yang tinggi terjadi karena pembeli asing juga menginginkan tuna itu."

Media setempat mengatakan, penawar dari China yang sedang mengalami pertambahan permintaan jenis ikan tuna sirip biru ikut mendongkrak harga jual hingga mencapai rekor baru. "Globalisasi makanan memicu tingginya harga," kata seorang peserta menurut kantor berita Kyodo. "Ini merupakan berita bagus yang menghidupkan seluruh pasar. Saya harap perekonomian Jepang juga dapat terdorong dan meningkat."

Masa perburuan ikan yang berlebihan telah menjatuhkan harga tuna global, memicu beberapa negara Barat untuk melakukan pembatasan perdagangan atas ikan tuna sirip biru Atlantik yang langka tersebut. Jepang mengonsumsi tiga perempat ikan tuna sirip biru yang ditangkap di dunia, bahan dari sushi yang dihargai tinggi di Jepang dan dikenal sebagai kuro maguro (tuna hitam) dan disebut pencinta sushi sebagai "permata hitam" karena kelangkaannya.

[Continue reading...]

Hasil Tangkapan Ikan Sepi, Nelayan Madura Malah Judi

Pamekasan - Sepinya hasil tangkapan ikan, membuat 4 nelayan asal Desa Kaduarah Barat, Pamekasan, Madura nekat menggelar judi di halaman rumah Supandi (42). Dengan menggelar tikar, Supandi menjadi bandar judi dengan modus chip potongan kartu remi.

Supandi terbilang nekat. Sebab halaman rumahnya yang tanpa pagar itu cukup terbuka. Diduga, Supandi telah sepekan ini menggelar aksi judi dengan berganti-ganti peserta.

Saat menggelar ajang judi kartu remi itu, Supandi menyediakan 40 lembar potongan kartu remi. Selembar kartu remi digunting menjadi 4 bagian. Sepotong kartu remi yang disebut chip itu bernilai Rp 500.

Keterangan yang dihimpun menyebutkan, permainan judi itu mirip tebak-tebakan angka. Para peserta judi sebelumnya membeli minimal 10 lembar chip. Kemudian, Supandi mengocok 30 lembar kartu remi lalu disebar di atas tikar dalam kondisi tertutup.

"Sebagai bandar, Supandi harus memilih angka tertinggi untuk mengalahkan peserta judi yang lain. Jika peserta angka kartunya lebih tinggi, maka Supandi membayar sesuai jumlah chip yang dipertaruhkan," beber Nilam, salah seorang warga Desa Kaduarah Barat, Sabtu (24/9/2011).

Menurut Nilam, aksi perjudian yang digelar secara terang benderang di depan umum itu, dinilai mengganggu warga sekitar. Malah, kalangan ibu-ibu sekitar rumah Supandi khawatir anak-anaknya ikut bermain judi.

"Akhirnya, kami melaporkan aksi judi kartu remi itu ke polisi," kata Nilam.

Laporan warga ditindalanjuti Tim Resmob Polres Pamekasan akhirnya menggulung ajang judi itu. Polisi menangkap Supandi, beserta 3 orang warga setempat yang asyik
berjudi. Mereka adalah, Supriyadi (41), Ainul Yakin (33), dan Suli (30). Polisi juga menyita barang bukti berupa kartu remi, 40 lembar chip potongan kartu remi dan uang Rp 22 ribu.

Kasubbag Humas Polres Pamekasan, AKP Supingi, mengatakan, ke-4 tersangka judi itu sedang diperiksa penyidik satreskrim. "Keempat tersangka dijerat pasal 303 KUHP dan terancam pidana 6 tahun penjara," pungkas Supingi.

(fat/fat)

[Continue reading...]

Tangkapan Ikan Sidat Mulai Menurun

KOMPAS.com - Hasil tangkapan ikan sidat sudah mulai menurun. Dr Hagi Yuli Sugeha, peneliti Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkannya dalam wawancara usai presentasi hasil penelitian ikan sidat di Widya Graha LIPI, Jakarta, Rabu (25/6/11).

"Belakangan sudah mulai menurun hasil tangkapannya. Ukuran yang ditangkap juga sudah kecil-kecil," katanya. Menurutnya, penyebabnya adalah pola penangkapan memakai jebakan permanen sehingga tak satu pun ikan sidat yang bisa lolos dari jebakan.

Hagi juga mengungkapkan bahwa banyak nelayan masih menangkap juvenile sidat di muara sungai. "Di Danau Poso juga banyak yang menangkap sidat yang akan bertelur," kata Hagi. Hal ini adalah salah satu faktor yang membuat populasi ikan sidat bisa menyusut.

Menurut Hagi, sebenarnya ukuran konsumsi ikan sidat adalah 50 cm. Namun, ikan sidat dewasa biasanya sulit ditangkap. Hal ini mendorong masyarakat untuk tetap menangkap juvenile. Sementara, penangkapan ikan yang akan bertelur tetap dilakukan sebab telurnya pun bisa dimanfaatkan.

"Bagian tubuh ikan sidat itu semuanya bisa dimanfaatkan. Telurnya bisa untuk bikin caviar, lalu juvenile-nya bisa untuk sashimi, dewasanya untuk sushi dan tulangnya juga bisa dibuat keripik di Jepang," ungkap Hagi.

Menurut Hagi, sebenarnya sudah ada peraturan pemerintah pada tahun 2009 yang melarang ekspor sidat, terutama juvenile. Tapi, kenyataannya hal itu masih berlanjut. "Ini DKP dan pemerintah daerah juga harus bekerjasama mengawasi di lapangan," saran Hagi.

Pada masyarakat, ia menganjurkan untuk menangkap berdasarkan musim serta perbaikan alat penangkapan. "Sebenarnya bisa menggunakan seser, itu semacam sekop. Kalau dengan trap seperti sekarang kan tidak ada yang bisa lolos. Apalagi trap-nya permanen," jelasnya.

Ia mengakui, memang sulit melakukan pengaturan sebab masyarakat pun mencari penghasilan. Namun, ke depan ia berupaya untuk mengembangkan artificial reproduction. "Tapi untuk ini kita masih perlu paham dulu tentang sidat tropis ini. Jadi masih perlu penelitian," urainya.

Ikan sidat adalah jenis ikan yang hidup di air tawar dan air laut. Ikan sidat biasa bereproduksi di laut sementara anakannya akan tumbuh di air tawar. Ikan ini merupakan salah satu komoditi penting sebab bisa diekspor dengan harga Rp 250 ribu per kilogram. Biasanya, jenis ikan ini diekspor ke China dan Jepang.

[Continue reading...]

Data Wilayah Berpotensi Pengembangan Wilayah Perikanan Tangkap Indonesia

Data Potensi Perikanan Tangkap Di Indonesia merupakan data sebaran dan jumlah produksi di setiap Provinsi menurut data BPS/statistik perikanan tahun 2009
Potensi Perikanan Tangkap di Bali
Tesebar di : Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar ,Klungkung, Karang Asem, Buleleng Dan Kota Denpasar
Produksi 2009 (Ton) 101.926
Produksi 2007 (Ton) 106.212
Sumber Data:
Bali Dalam Angka 2010
BPS Provinsi Bali
Jl. Raya Puputan No.1 Renon, Denpasar

Potensi Perikanan Tangkap di Bangka-Belitung
Produksi 2009 (Ton) 19.786
Sumber Data:
Bangka Belitung Dalam Angka 2010
BPS Provinsi Bangka Belitung
Jl. P. Bangka Komp Perkantoran Pem Kep Babel Air Itam Pangkal Pinang

Potensi Perikanan Tangkap di Banten
Potensi perikanan yang ada, terdiri dari perikanan budidaya air laut, Perikanan Tambak, Karamba, Jaring Apung, dan perikanan air tawar, serta perikanan tangkap Kerapu.
Produksi 2009 (Ton) 55.869

Potensi Perikanan Tangkap di Gorontalo
Produksi 2009 (Ton) 66.717
Produksi 2007 (Ton) 49.060
Sumber Data:
Gorontalo Dalam Angka 2010
BPS Provinsi Gorontalo
Jl.Taman Pendidikan No.117
Potensi Perikanan Tangkap di Jambi
Produksi 2007 (Ton) 43.638
Sumber Data:
Statistik Perkebunan Indonesia 2007-2009
Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan
Komp Deptan Gedung C Lt-III Ruang.307 Jl. Harsono R.M No. 3 Ps Minggu Jakarta Selatan

Potensi Perikanan Tangkap di DKI Jakarta
Produksi 2009 (Ton) 145.969
Produksi 2007 (Ton) 146.240
umber Data:
Jakarta Dalam Angka 2010
BPS Provinsi DKI Jakarta
Jl.Letjen R. Suprapto Kav.3 Gedung BIPI Lantai 3-4 Jakarta Pusat

Potensi Perikanan Tangkap di Jawa Barat
Produksi 2009 (Ton) 34.592
Produksi 2007 (Ton) 167.288
Sumber Data:
Jawa Barat Dalam Angka 2010
BPS Provinsi Jawa Barat

Potensi Perikanan Tangkap di Jawa Tengah
Produksi 2007 (Ton) 154.442
Sumber Data:
Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2007
Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budiaya Jakarta 2011
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110

Potensi Perikanan Tangkap di Jawa Timur
Perikanan Tangkap terdapat di Kabupaten Gresik
Produksi 2007 382.877
Sumber Data:
Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2009
Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budiaya
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10112

Potensi Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat
Produksi 2007 (Ton) 65.828
umber Data:
Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2007
Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budiaya Jakarta 2011
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110

Potensi Perikanan Tangkap di Kalimantan Tengah
erikanan Tangkap terdapat di Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan
Produksi 2007 (Ton) 48.570
Sumber Data:
Statistik Perikanan Budidaya Indonesia
Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budiaya
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10116

Potensi Perikanan Tangkap di Kalimantan Timur
Kalimantan Timur Tengah mempunyai perairan yang sangat luas merupakan lahan potensial untuk perikanan tangkap dengan jenis komoditi perikanan seperti: Kakap, Cakalang, Tuna, Kuro / Senangin, Bawal, Udang windu, Lobster.
Produksi 2007 (Ton) 95.740
Sumber Data:
Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2007
Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budiaya Jakarta 2011
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110

Potensi Perikanan Tangkap di Kepulauan Riau
Produksi 2007 (Ton) 83.939
Sumber Data:
Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2007
Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budiaya Jakarta 2011
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110

Potensi Perikanan Tangkap di Lampung
Produksi 2007 (ton) 135.214
Sumber Data:
Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2007
Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budiaya Jakarta 2011
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110

Potensi Perikanan Tangkap di Maluku
Dari potensi yang ada dengan kata lain laut Provinsi maluku memiliki peluang yang besar utuk dikembangkan dimasa yang akan datang.
Produksi 2007 (Ton) 489.249
Sumber Data:
Statistik Perikanan Budidaya Indonesia
Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budiaya
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10116

Potensi Perikanan Tangkap di Maluku Utara
Perairan Maluku Utara memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar dan sampai saat ini belum di kelola dan di manfaatkan secara optimal. Perikanan tangkap merupakan salah satu kegiatan ekonomi perikanan dan kelautan di Provinsi Maluku Utara dan menjadi ” Prime Mover ” karena ditribusinya cukup besar bagi produksi kelautan dan perikanan secara umum. JEnis ikan yang tersebar di perairan Maluku adalah ikan pelagis besar yang terdiri dari Tuna, Cakalang, Tongkol, Kakap dan Tenggiri. Selain itu terdapat juga jenis lain seperti ikan teri, kembung, layar selar, julung, juga kakap merah, lencan, ekor kuning, baronang, lobster, cumi-cumi hingga udang.
Produksi 2007 (Ton) 134.354
Sumber Data:
Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2013
Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budiaya Jakarta 2014
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10116

Potensi Perikanan Tangkap di Nanggroe Aceh Darussalam
Produksi 2007 (Ton) 130.550
umber Data:
Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2008
Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10111

Potensi Perikanan Tangkap di Nusatenggara Barat
Produksi 2007 (Ton) 99.554
Sumber Data:
Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2007
Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budiaya Jakarta 2011
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110

Potensi Perikanan Tangkap di Nusatenggara Timur
Kekayaan Laut berupa ikan Demersial, Pelagis, Tuna, Cakalang, Sontong, Ikan karang, dan Rumput Laut merupakan potensi yang cukup menjanjikan untuk usaha penangkapan ikan dan budidaya kelautan.
Produksi 2007 (ton) 101.217
Sumber Data:
Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2013
Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budiaya Jakarta 2014
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10116

Potensi Perikanan Tangkap di Riau
Produksi 2007 (ton) 102.090
Sumber Data:
Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2007
Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budiaya Jakarta 2011
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110

Potensi Perikanan Tangkap di Papua
Sebagai Provinsi yang di kelilingi laut serta memiliki banyak sungai dan Danau, Provinsi Papua mempunyai potensi yang besar pada sektor perikanan
Produksi 2007 (Ton) 224.191
Sumber Data:
Statistik Perikanan Budidaya Indonesia 2007
Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budiaya Jakarta 2011
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110

Sumber : https://ferinaldy.wordpress.com/author/ferinaldy/

[Continue reading...]

Potensi Perikanan Tangkap

Jakarta (ANTARA News) - Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mengungkapkan dari potensi perikanan tangkap Indonesia yang sebesar 6,2 juta ton, tinggal 20 persen yang bisa dimanfaatkan.
Dirjen Perikanan Tangkap DKP, Ali Supardan di Jakarta, Senin, mengatakan, dari potensi perikanan tangkap sebanyak itu telah dimanfaatkan sebesar 80 persen.
"Untuk itu dari sisa potensi perikanan tangkap yang tinggal sedikit tersebut maka DKP menerapkan kebijakan selektif dalam pemanfaatannya," katanya.
Di sela penjelasan rencana kegiatan Indonesia Sea Festival 2007 yang akan diselenggarakan di Jakarta, 21-25 November 2007 itu, Dirjen mengatakan, DKP tidak lagi membuka ijin baru penangkapan ikan di Indonesia.
Selain itu, tambahnya, pemerintah juga mewajibkan bagi perusahaan penangkapan ikan yang akan beroperasi di perairan Indonesia untuk mendirikan industri pengolahan ikan di tanah air.
Dengan demikian hasil tangkapannya tidak lagi dibawa keluar namun telah diolah di Indonesia dan diekspor dalam bentuk olahan sehingga memiliki nilai tambah dan mampu membuka lapangan kerja.
Sejak 2005 hingga 2007, DKP telah menghentikan ijin operasi kapal ikan asing dari negara Philipina, Thailand dan Cina diperiran Indonesia.
"Mereka sebenarnya telah telah mendesak pemerintah untuk membuka kembali ijin penangkapan ikan di Indonesia," katanya.
Namun demikian, lanjut Ali Supardan, paling tidak hingga akhir tahun ini pemerintah tidak akan memperpanjang ijin bagi kapal ikan asing beroperasi di perairan Indonesia.
Dia mengakui, dengan dihentikannya ijin operasi kapal ikan asing di Indonesia mengakibatkan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh DKP yang bersumber sedikitnya dari 700 kapal.
Menurut dia, pada tahun lalu DKP memperoleh pemasukan PNBP dari kapal asing sebanyak Rp250 miliar namun untuk 2007 ditargetkan hanya Rp200 miliar karena tidak ada lagi kapal asing yang beroperasi di Indonesia.
"Kami tidak yakin target PNBP Rp200 miliar dari ijin kapal ikan tersebut terpenuhi," katanya.
Namun demikian, pihaknya meyakini dengan kewajiban pengembangan industri pengolahan ikan di tanah air pemasukan yang diperoleh negara akan lebih tinggi dibanding PNBP.(*)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2011

[Continue reading...]

Ikan.Patin.Indonesia.Ditargetkan.Saingi.Vietnam.

Produksi ikan patin Indonesia diarahkan untuk bisa menyaingi volume produksi Vietnam.

Hal itu dikemukakan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dalam siaran pers, Kamis (22/9/2011).

Sehari sebelumnya, ia menetapkan Sungai Musi menjadi kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap. 

Dengan pencanangan itu, produksi perikanan nasional, khususnya komoditas patin, dapat menyaingi Vietnam selaku negara pengekspor patin terbesar setelah China.

Setiap tahun produksi ikan patin di Vietnam mencapai 1 juta ton. Padahal, kegiatan budidaya dan penangkapan patin di negara itu hanya mengandalkan Sungai Mekong.

”Melalui Sungai Musi, saya berharap produksi patin nasional dapat meningkat melebihi Vietnam,” ujar Fadel.

Minapolitan adalah kawasan ekonomi perikanan hulu hingga ke hilir. Menurut Fadel, bukan tidak mungkin Indonesia dapat melebihi produksi patin Vietnam mengingat banyaknya perairan umum di Tanah Air.

Melalui Minapolitan Sungai Musi, tingkat konsumsi ikan di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat meningkat sekitar 65 persen menjadi 41 kg per kapita per tahun. Jumlah itu lebih tinggi dari tahun 2010 yang hanya mencapai 26,42 kg per kapita per tahun.

Tingkat konsumsi itu masih lebih rendah dari rata-rata konsumsi ikan nasional yang saat ini sekitar 30 kg per kapita per tahun. Padahal, produksi perikanan Sumsel cukup besar dibandingkan dengan provinsi lain, yakni mencapai sekitar 296.000 ton pada tahun lalu.

Tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan bagi Sumsel sebesar Rp 50,7 milar. Dana itu berasal dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dana alokasi khusus, maupun pengembangan usaha pedesaan.

Minapolitan berbasis perikanan tangkap lautan telah ditetapkan di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Pelabuhanratu, Belawan, dan Tual. 

Sumber 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/09/22/21142650/Ikan.Patin.Indonesia.Ditargetkan.Saingi.Vietnam.

[Continue reading...]